::: 28 Juni 2017 :::
 
GAMBARAN UMUM PERIZINAN DAERAH
 
PENGELOLA PERIZINAN DAERAH
Perizinan Daerah di Kabupaten Jombang dikelola oleh BADAN PELAYANAN PERIZINAN (BPP). Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang ini adalah (berdasarkan : pasal 5 Peraturan Bupati Jombang No. 9 Tahun 2009) Sebuah Lembaga Teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan sebagaian kewenangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian
I. Dasar Hukum
Dasar Pembentukan Badan Perizinan Kabupaten Jombang.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/ 9/415.10.10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
II. Tujuan Dibentuk BPP
Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti kepada masyarakat.
     
III. Kewenangan
Melaksanakan pelayanan perizinan, sistem informasi dan pengaduan perizinan serta pengelolaan data dan pengembangan kinerja di bidang perizinan.
     
IV. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian.
Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan, mempunyai fungsi:
A. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan/Pengawasan dan sistem informasi serta Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen
B. Pelaksana kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan/Pengawasan dan sistem informasi serta Penelitian Lapangan dan penetapan Dokumen
C. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan terpadu di bidang Pelayanan Perijnan
D. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan Perizinan  
E. Pengolahan data laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan perizinan pada Satuan Kerja terkait
F. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan perizinan
G. Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang perizinan.
 
Copyrighted @ 2011-2015 KPMPPD Kab Jombang